October 23, 2014   |
  • DEAR REAAA-PIARC-IRDA MEMBERS….
  • REAAA & PIARC EVENT 2014, 21 – 25 APRIL 2014, WESTIN HOTEL, RESORT & CONVENTION CENTRE, NUSA DUA BALI
  • HOSTED BY IRDA/HPJI….PLEASE JOIN THE EVENT….
  • MAIN EVENT : THE 1st REAAA BUSINESS FORUM, 22 APRIL 2014
  • THE PIARC INTERNATIONAL SEMINAR ON ROAD SUSTAINABILITY & GREEN TECHNOLOGY, 23 – 24 APRIL 2014
  • EXHIBITION “LET’S BUILD THE WORLD GREENER, 22 – 24 APRIL 2014
  • ORGANIZATIONAL MEETING : THE PIARC TC 1.3 MEETING, 21 – 22 APRIL 2014
  • THE 5th REAAA YOUNG ENGINEERS/PROFESSIONAL (YEP) MEETING, 21 APRIL 2014
  • THE REAAA TC-7 PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) MEETING, 21 APRIL 2014
  • THE 99th MEETING OF REAAA GOVERNING COUNCIL, 22 APRIL 2014

Ir. Djoko Murjanto, MSc
Ketua Umum HPJI

Assalamualaikum Wr. Wb.
Selamat datang di website resmi HPJI.
Kami harap website ini dapat bermanfaat sebagai sarana informasi, komunikasi dan sharing pengetahuan bagi seluruh stakeholders guna pengembangan jalan Indonesia.
Viva HPJI !!

SERTIFIKASI TENAGA KERJA KONSTRUKSI HPJI

Ditulis oleh HPJI Pusat | 11 September 2013 09:47 WIB

1.     APA ITU SERTIFIKAT TENAGA KERJA KONSTRUKSI?

Keharusan memiliki sertifikat kehalian maupun sertifikat keterampilan bagi mereka yang bekerja di bidang jasa konstruksi tertuang dalam ketentuan Pasal 9 UU No. 18/1999 tentang Jasa Konstruksi yang menyatakan bahwa:

a.   Perencana konstruksi dan pengawas konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat keahlian.

b.   Pelaksana konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja.

c.   Orang perseorangan yang dipekerjakan oleh badan usaha sebagai perencana konstruksi, pengawas konstruksi atau tenaga tertentu dalam badan usaha pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian.

d.   Tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan keteknikan yang bekerja pada pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keterampilan dan keahlian kerja.

 

Sementara itu dalam Pasal 1 PP No. 28/2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksiyang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No. 18/1999 tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Sertifikat adalah  tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungsian dan atau keahlian tertentu.

 

Dengan ketentuan tersebut, sertifikat bukan sekedar persyaratan administrasi bagi seseorang tenaga kerja untuk dapat melakukan kegiatan di bidang jasa konstruksi, namun lebih ditekankan sebagai persyaratan kemampuan dan kompetensi tenaga kerja untuk dapat bekerja di bidang jasa konstruksi yang diakui melalui dokumen sertifikat.

 

Sertiikasi bagi anggota HPJI sebagai persyaratan bagi anggota HPJI untuk dapat bekerja pada pekerjaan jalan dan jembatan telah berlangsung sejak tahun 2003 pada saat HPJI dinyatakan sebagai asosiasi profesi yang diberikan akreditasi oleh LPJKN dan berhak untuk melakukan sertifikasi sub-bidang transportasi di mana jalan dan jembatan termasuk di dalamnya.

 

Selama ini, sertifikasi yang dilakukan HPJI untuk para anggotanya mencakup untuk tenaga kerja ahli perencana, pengawas dan pelaksana jalan maupun jembatan, dan pelaksanaan sertifikasi oleh HPJI tersebut  dilakukan oleh Badan Sertifkasi  Asosiasi yang dibentuk oleh HPJI baik yang berada di Pusat untuk ahli utama dan di daerah untuk ahli madya dan ahli muda.

 

2.     SERTIFIKASI TENAGA KERJA KONSTRUKSI SESUAI DENGAN PP NO.4/2010

Dengan diundangkannya PP No. 4/2010 sebagai perubahan atas PP No. 28/2000, terjadi perubahan terkait sertifikasi tenaga kerja konstruksi meliputi:

a.     Klasifikasi tenaga kerja konstruksi meliputi arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, tata lingkungan, dan mamjemen pelaksanaan;

b.      Kegiatan sertifikasi tidak lagi dilakukan oleh asosiasi melainkan oleh unit sertifikasi tenaga kerja (USTK)

c.     USTK tersebut meliputi USTK Nasional (USTK-N)yang dibentuk oleh LPJK Nasional dan berfungsi melakukan sertifikasi terhadap tenaga ahli utama dan penyetaraan kalsifikasi dan kualifikasi tenaga ahli asing serta USTK Provinsi (USTK-P) yang dibentuk oleh LPJK Provinsi dan USTK bentukan masyarakat jasa konstruksi (USTK-M)dan berfungsi melakukan sertifikasi tenaga ahli maya dan tenaga ahli muda serta tenaga terampil.

d.     USTK-P dan USTK-M untuk dapat melaksanakan sertifikasi tenaga kerja harus telah mendapatkan lisensi dari LPJK Nasional.

e.     Pemberian lisensi tersebut dilaksanakan oleh Komite Lisensi.

f.      Proses registrasi tetap dilakukan oleh LPJK.

 

Dengan pengaturan sertifikasi tersebut peran asosiasi terkait dengan kegiatan sertifikasi adalah:

a.     menerima permohonan sertifikat dari tenaga kerja pemohon;

b.     melakukan verifikasi dan validasi awal terhadap berkas permohonan; dan/atau

c.     membentuk USTK-M yang dapat secara langsung melakukan kegiatan sertifikasi terhadap anggotanya.

 

3.     LANGKAH HPJI SELANJUTNYA

 

Menyikapi perubahan pengaturan sertifikasi tersebut, untuk kepentingan anggotanya terkait dengan sertifikasi yang mencakup perpanjangan masa laku sertifikat, registrasi ulang, perubahan klasifikasi dan kualifikasi serta permohonan sertifikat baru, HPJI berencana akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

 

a.     Di tingkat DPP HPJI akan dibentuk badan pembinaan sertifikasi yang bertugas pokok melakukan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan sertifkasi  dan berfungsi melakukan: penyusunan dan pengembangan standar manajemen mutu, penyusunan dan pengembangan standar kompetensi kerja, pengaturan, pengawasan dan fasilitasi pelaksanaan sertifikasi, dan pengaturan, pengawasan dan fasilitasi pelatihan dan pembekalan.

 

b.     Di tingkat DPD HPJI akan dibentuk unit sertifikasi yang tugas pokoknya melakukan pengujian dan sertifikasi anggota HPJI dan unit pelatihan dan pembekalan yang bertugas melakukan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi serta pembekalan dalam rangka menyiapkan pemohon sertifikat untuk menghadapi pengujian komptensi oleh unit sertifikasi berdasarkan ketentuan yang disusun oleh DPP HPJI.

 

 

4.     PERSIAPAN PEMBENTUKAN UNIT SERTIFIKASI HPJI

 

Dalam rangka penyiapan pembentukan unit sertifikasi oleh HPJI yaitu yang dikenal sebagai unit sertikasi bentukan masyarakat (USTK-M) perlu dipahami ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pembentuan USTK-M dan tata cara pemberian lisensinya.

Sebagaimana diatur dalam Permen PU No. 08/PRT/M/2012 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Unit Sertifikasi dan Pemberian Lisensi dan Peraturan LPJK No. 07/2012 tentang Komite Lisensi Unit Sertifikasi Dan Tata Cara Pemberian Lisensi dan Peraturan LPJK No. 09/2012 Pembentukan Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi sebagai pengaturan operasional dari PP No. 4/2010, pokok-pokok ketentuan mengenai USTK-M adalah sebagai berikut:

 

a.     USTK-M melakukan fungsi sertifikasi yang dilaksanakan melalui penilaian klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja.

b.     Tugas USTK-M adalah:

1)     Melakukann uji kompetensi dengan mengacu pada standar kompetensi kerja (SKKNI), standar kompetensi kerja internasional yang telah diadopsi oleh Pemerintah dan atau bakuan kompetensi yang ditetapkan oleh LPJK

2)     Melakukan penilaian klasifikasi dan kualifikasi melalui program pengembangan professional berkesinambungan (continuing professional development/CPD);

3)     Menerbitkan berita acara hasil uji kompetensi tenaga kerja konstruksi.

c.     Alat kelengkapan USTK-M meliputi: unsur pengarah, unsur pelaksana dan asesor kompetensi.

d.     USTK-M dibentuk dengan akte pembentukan yang disahkan oleh notaris.

e.     USTK-M hanya melayani paling banyak 1 klasifikasi.

f.      USTK-M melakukan sertifikasi untuk tenaga ahli madya dan muda serta tenaga terampil.

g.     USTK-M harus mempunyai paling sedikit 3 asesor kompetensi yang terdaftar di LPJK untuk setiap bidangnya.

h.     Asesor kompetensi wajib memiliki sertifikat keahlian dengan kualifikasi sekurang-kurangnya ahli madya sesuai dengan bidang yang akan dilakukan penilaian.

i.      USTK-M tidak merangkap sebagai unit pelatihan.

j.      USTK-M mempunyai kewajiban untuk:

1)     memutakhirkan data dan informasi terkini setiap saat;

2)     memiliki standar kompetensi kerja konstruksi;

3)     memiliki skema sertifikasi; dan

4)     memiliki program pengembangan profesional berkesinambungan (continuing professional development/CPD)

k.     Persyaratan minimal prasarana dan sarana yang harus dipenuhi USTK-M adalah:

1)     ruang kerja paling kecil seluas 70 m2 yang meliputi ruang kerja unsure pelaksana, ruang kerja asesor, ruang rapat, tempat uji kompetensi, dan ruang arsip;

2)     meja, kursi, dan lemari arsip sesuai dengan kebutuhan;

3)     komputer dengan spesifikasi paling sedikit prosesor 800 Mhz, ram 512 mb, harddisk 20 Gb, VGA 64 Mb, CD Rom;

4)     printer;

5)     peralatan komunikasi berupa telepon, faksimile dan akses internet paling sedikit 512 Mbps; dan

6)     memiliki sistem informasi yang terintegrasi dengan SIKI LPJK.

m .         Mekanisme pemberian lisensi untuk USTK-M meliputi:

1)     permohonan lisensi;

2)     asesmen; dan

3)     pemberian lisensi

n.     Permohonan lisensi dilakukan sebagai berikut:

1)     permohonan lisensi USTK-M diajukan kepada LPJK Nasional melalui LPJK Provinsi;

2)     permohonan lisensi harus dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan oleh LPJK Nasional;

3)     permohonan lisensi sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib disampaikan dan diterima LPJK Nasional paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan lisensi oleh LPJK Provinsi;

4)     dalam hal LPJK Provinsi tidak menyampaikan dokumen permohonan lisensi dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c, pemohon dapat menyampaikan permohonan lisensi langsung ke LPJK Nasional dengan menyertakan bukti tanda terima penyerahan dokumen dari LPJK Provinsi; dan

5)     LPJK Nasional dapat melakukan klarifikasi terhadap keabsahan dokumen.

o.     Asesmen terhadap permohonan lisensi meliputi audit kecukupan dan penilaian lapangan.

p.     Audit kecukupan USTK-M meliputi pemeriksaan terhadap kecukupan aspek teknis yang terdiri atas:

1)     kelengkapan aspek legal dan kelengkapan administratif;

2)     alat kelengkapan;

3)     personel;

4)     standar penilaian kompetensi tenaga kerja;

5)     ketersediaan dan kecukupan materi uji kompetensi;

6)     kecukupan dan kelayakan tempat uji kompetensi;

7)     ketersediaan SKKNI;

8)     pemenuhan persyaratan asesor kompetensi;

9)     program pengembangan profesi berkelanjutan (continuing professional development/CPD); dan

10)  ketersediaan sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi LPJK Nasional.

q.     Asesmen penilaian lapangan dilakukan  dengan  cara penilaian, observasi, dan wawancara kepada personel USTK-M yang meliputi pemeriksaan:

1)     kelengkapan, pemuktakhiran, dan keabsahan semua dokumen yang dipersyaratkan dalam tata cara pemberian Lisensi LPJK Nasional;

2)     bukti penerapan prosedur pengendalian dokumen dan prosedur pengendalian rekaman ketelusurannya;

3)     bukti penerapan mekanisme penilaian kompetensi tenaga kerja sejak dari permohonan hingga proses pencetakan sertifikat;

4)     bukti keberadaan dan kelayakan tempat uji kompetensi (TUK), materi uji kompetensi (MUK), dan prosedur pengujian;

5)     bukti kesesuaian kompetensi asesor yang dapat diperagakan dalam melakukan penilaian klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja;

6)     bukti pemantauan kinerja USTK Masyarakat, hambatan yang dihadapi dan penanganannya;

7)     pengoperasian sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi LPJK Nasional; dan

8)      penanganan keluhan dan banding (10/9/03, HP)